PGRI dan Ketegasan Sikap Profesi Mengajar

Dalam sejarah perjuangan guru di Indonesia, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) bukan sekadar organisasi yang bersifat administratif, melainkan simbol ketegasan sikap. Ketegasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa profesi mengajar tidak dianggap sebagai pekerjaan kelas dua, melainkan profesi mulia yang memiliki batas-batas kehormatan, otoritas, dan perlindungan yang tidak bisa dinegosiasikan.

Berikut adalah manifestasi ketegasan sikap PGRI dalam menjaga marwah profesi mengajar:

1. Tegas terhadap Intimidasi dan Kriminalisasi

Ketegasan sikap PGRI paling terlihat saat anggotanya menghadapi tekanan hukum yang tidak adil.

Zero Tolerance terhadap Kekerasan: PGRI bersikap tegas menolak segala bentuk kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan terhadap guru maupun oleh guru. Namun, PGRI juga tegas membedakan antara “tindakan pedagogis untuk pendisiplinan” dengan “tindakan kriminal”.
Imunitas Profesi: Melalui LKBH, PGRI menegaskan bahwa guru yang menjalankan tugas sesuai standar operasional dan kode etik tidak boleh dipidana. PGRI tidak akan membiarkan guru berjuang sendirian di ruang sidang ketika kehormatan profesinya dipertaruhkan.

2. Tegas dalam Penegakan Kode Etik (DKGI)

Sikap tegas PGRI juga diarahkan ke dalam (internal). Profesi yang bermartabat adalah profesi yang mampu mendisiplinkan dirinya sendiri.

3. Tegas terhadap Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Guru

Sebagai mitra strategis pemerintah, PGRI tidak selalu bersikap “setuju”. Ada garis ketegasan yang ditarik saat kebijakan merugikan hak guru.

Kritik Konstruktif: PGRI tegas bersuara jika ada perubahan kurikulum atau sistem administrasi yang dianggap membebani guru secara berlebihan dan mengganggu fokus mengajar.
Pengawalan Hak Hakiki: PGRI bersikap tegas dalam memperjuangkan kesejahteraan, mulai dari pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang tepat waktu hingga kejelasan status guru honorer menjadi ASN/PPPK.

4. Tegas dalam Menjaga Kemandirian Organisasi

PGRI bersikap tegas untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri (independen).

Non-Partisan: PGRI dengan tegas menjaga jarak dari politik praktis. Ketegasan ini memastikan bahwa perjuangan guru tidak “ditunggangi” oleh kepentingan partai politik mana pun, sehingga PGRI tetap memiliki wibawa di mata pemerintah siapa pun yang berkuasa.
Kedaulatan Iuran: Dengan kemandirian finansial dari iuran anggota, PGRI memiliki ketegasan moral untuk mengambil keputusan yang murni demi kepentingan guru, bukan demi penyandang dana pihak ketiga.

Tabel: Bentuk Ketegasan Sikap PGRI

Area Perjuangan	Bentuk Sikap Kompromi (Lemah)	Bentuk Ketegasan Sikap PGRI
Perlindungan Hukum	Menunggu proses hukum berjalan.	Melakukan pendampingan langsung via LKBH sejak awal.
Status Guru	Menerima ketidakpastian honorer.	Menuntut kuota ASN/PPPK secara kontinu dan masif.
Intervensi Luar	Membiarkan pihak luar mendikte kelas.	Menjaga otonomi pedagogis guru di dalam kelas.
Kesejahteraan	Pasrah pada keterlambatan tunjangan.	Melakukan lobi dan tekanan resmi ke kementerian terkait.

Kesimpulan

Ketegasan sikap PGRI adalah perisai bagi setiap guru di Indonesia. Tanpa ketegasan organisasi, profesi guru akan mudah terombang-ambing oleh kepentingan politik dan opini publik yang sering kali menyudutkan. PGRI memastikan bahwa suara guru didengar, hak guru dipenuhi, dan martabat guru tetap tegak berdiri.